Walan.id – Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang, Herofiatna, mengungkap sejumlah fakta penting penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya.
Ia menyebut masih ada praktik penyelesaian damai yang di luar nalar, misalnya kasus kekerasan yang berakhir hanya dengan pemberian hadiah handphone atau dalam bentuk lainnya kepada korban.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Serang di Aula Tb. Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Jumat, (13/11/2026).
Hero menyampaikan, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang beranggotakan puluhan unsur lintas‑sektor berperan memulihkan korban terlebih dahulu sebelum proses hukum, serta berharap jangkauan pengawalan sampai ke tingkat desa.
Menurutnya, alur kerja utama Satgas PPA berbeda dari anggapan masyarakat yang menginginkan pelaku langsung dihukum. Satgas justru dipromosikan untuk memulihkan trauma korban terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap penegakan hukum.
“Cuma masyarakat kan kebanyakan khawatir, pengennya pelaku itu dihukum dulu. Ketika diproses hukum kurang alat buktinya, salah satunya adalah saksi. Kalau dipaksakan proses hukum kadang-kadang si korban itu BAP-nya suka berubah-ubah. Itu permasalahannya,” jelas Hero.
“Jadi dipulihkan dulu, kemudian setelah itu kita baru tindak lanjut hukum. Kalau memang urgensi ada rasa takut si korban, kita menaruh di rumah aman sampai dia pulih kembali,” imbuhnya.
Terkait data kasus kekerasan seksual sepanjang 2026, ia menyebut jumlahnya cenderung stabil dan fluktuatif naik‑turun setiap tahun.
Namun seperti yang sudah disampaikan Wakil Bupati Serang, angka yang terungkap hanyalah “pucuk gunung es”. Banyak korban masih diam karena menganggap kasus kekerasan sebagai aib, malu, takut diancam oleh pelaku.
“Masyarakat masih menganggap ini aib, padahal sekarang harus berani speak up. Semakin banyak kasus yang dilaporkan justru bagus, artinya korban sudah berani mengungkap kejahatan yang dialaminya,” ucapnya.
Hero mengonfirmasi mayoritas pelaku adalah orang‑orang terdekat korban yang berinteraksi setiap hari seperti ayah tiri, guru ngaji, guru silat, tetangga dan lingkungan terdekat.
Salah satu pemicunya adalah paparan konten negatif yang tersebar di media sosial dan algoritma yang memperburuk pola pikir seseorang.
“Ya memang kalau melihat perilaku ini masalahnya kan mereka memegang handphone, kemudian budaya hidupnya ketemu L4: Lu Lagi Lu Lagi. Ada rangsangan pastinya. Apalagi medsos itu menjadi salah satu mindset berpikirnya berbeda,” terangnya.
Fakta yang disoroti DKBP3A adalah masih banyak kasus kekerasan seksual diselesaikan damai secara kekeluargaan. Bahkan ada kasus berat yang berakhir hanya dengan pemberian hadiah handphone kepada korban.
Ia menegaskan perdamaian dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbeda dengan kasus hukum lainnya; pelaku harus diberi efek jera lewat jalur hukum.
“Masih ada kasus yang berakhir damai, salah satunya kasus berat yang selesai cuma diberi hadiah handphone. Ini di luar nalar. Kita terus sosialisasi agar keluarga korban tidak menerima penyelesaian damai di luar proses hukum,” tegas Hero.
“Supaya jera seperti yang tadi disampaikan Pak Wakil, kita harus terus memberikan sosialisasi dan edukasi bahkan advokasi agar mereka itu jangan sampai berdamai. Memang perdamaian tuh indah tapi kan beda konteks. Pelaku itu harus segera mendapat efek jera,” sambungnya.
Dikatakan Hero, Satgas PPA Kabupaten Serang beranggotakan unsur pentahelik mulai dari unsur kepolisian, pengadilan, perguruan tinggi, masyarakat, relawan, serta mengundang unsur media.
Jumlah keseluruhan anggota lebih dari 50 orang, sedangkan pada rapat kerja kali ini dihadiri sekitar 80 peserta. Satgas berkolaborasi lintas dinas seperti Dinsos untuk pemulihan sosial, Dinas Pendidikan untuk penanganan kasus di lingkungan sekolah.
Saat ini Satgas sudah tersebar di tingkat kecamatan. DKBP3A menargetkan jangkauan diperluas sampai ke tingkat desa agar kasus tidak tertutup rapat‑rapat dan terhenti di penyelesaian Restorative Justice (RJ) atau damai yang merugikan korban.
Relawan desa diharapkan menjadi mata dan telinga pertama untuk mendeteksi serta mendampingi korban sejak dini.
“Kita terus lakukan pendampingan makanya lahirlah Satgas. Satgas hadir di berbagai kecamatan dengan relawan yang ada untuk mengawal kasus itu sampai selesai,” pungkas Hero.
DKBP3A mengajak seluruh warga Kabupaten Serang berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan malu melapor, karena diam akan membuat pelaku terus mengulangi perbuatan. Korban dan keluarga bisa melapor ke DKBP3A, Satgas PPA kecamatan, atau kepolisian terdekat. (Red).
