Walan.id – Bupati Serang, Ratu Racmhatuzakiyah, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal aspirasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang disampaikan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang.
Meskipun menilai usulan kenaikan upah secara substansi relevan dengan kondisi kebutuhan hidup pekerja, Bupati menegaskan perhitungan resmi belum dapat dilakukan karena peraturan acuan dari pemerintah pusat terkait penetapan UMK belum diterbitkan.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Serang telah menerima langsung aspirasi dari Ketua ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh, yang menyampaikan usulan kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sekitar 5 persen.
Baca Juga:
Pertemuan penerimaan aspirasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tadi kami mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Pak Asep terkait usulan kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sekitar 5 persen. Kami menyampaikan terima kasih, dan apa yang disampaikan tentu akan kami kawal,” ujar Ratu Zakiyah, Rabu, (11/11/2026).
Ketika ditanya penilaian Pemkab Serang terhadap usulan kenaikan upah, Ratu Zakiyah secara tegas menyatakan aspirasi buruh sangat relevan dengan realitas kebutuhan hidup pekerja.
Namun demikian, penetapan angka final tetap harus melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan Kabupaten Serang yang akan melakukan perhitungan secara komprehensif.
“Menurut saya kalau lihat kondisi saat ini sangat relevan. Tetapi tetap ada Dewan Pengupahan, nanti di sana akan dibahas secara detail dengan perhitungan yang komprehensif,” jelasnya.
Baca juga:
Diskoumperindag Kabupaten Serang Sebut Daya Beli Masyarakat Hewan Kurban Stabil
Ia menyadari adanya perbedaan hasil survei independen yang dilakukan ASPSB terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) agar disanding dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk menghindari miskomunikasi dan perbedaan persepsi data, Ratu Zakiyah telah memerintahkan Kepala Disnakertrans untuk berkoordinasi dengan pihak BPS guna menyelaraskan data yang akan digunakan bahan pembahasan Dewan Pengupahan.
“Pak Asep sampaikan sudah melakukan survei independen kebutuhan hidup layak yang berbeda dengan data BPS. Saya perintahkan Bu Kadisnaker untuk berkomunikasi dengan BPS agar tidak ada miskomunikasi atau data yang salah,” tegasnya.
Pemkab Serang menegaskan bahwa saat ini Pemkab Serang belum bisa melakukan perhitungan resmi penetapan UMK maupun UMSK karena masih menunggu aturan terbaru dari pemerintah pusat. Seluruh proses perumusan angka upah minimum akan dijalankan sesuai kerangka hukum yang berlaku.
“Aturan mengenai UMK belum keluar dari pusat, maka kami belum bisa melakukan perhitungan‑perhitungan baik untuk UMK Kabupaten ataupun UMSK,” ungkap Ratu Zakiyah.
Ratu Zakiyah menjelaskan bahwa aspirasi kenaikan upah buruh pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen menjadi jembatan yang adil antara kepentingan pekerja dan pengusaha selama proses pembahasan di Dewan Pengupahan.
“Kami menyadari apa yang diinginkan serikat pekerja adalah upah layak agar meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup rumah tangga. Kami berkomitmen mengawal aspirasi yang disampaikan serikat pekerja,” tutup Ratu Zakiyah. (Red).
Simak Vidio YouTube Walan.id
