Walan.id – Aliansi Serikat Buruh di Kabupaten Serang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 15 persen.
Tuntutan tersebut didasarkan pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan kalangan buruh bersama sejumlah unsur serikat pekerja.
Aksi unjuk rasa itu menjadi tekanan bagi pemerintah daerah agar memperjuangkan kenaikan upah yang dinilai mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan hidup pekerja.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Asep Saepullah, mengatakan tuntutan kenaikan 15 persen bukan angka tanpa dasar. Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam proses pengupahan, salah satunya hasil survei KHL yang menunjukkan kebutuhan pekerja mengalami peningkatan.
“Kami meminta kenaikan 15 persen berdasarkan hasil perhitungan KHL. Hasil survei ini kami lakukan bersama unsur dewan pengupahan dan sejumlah serikat pekerja,” kata Asep.
Ia menjelaskan, survei tersebut melibatkan sejumlah elemen serikat buruh, di antaranya SPN, SPSP, SPMI, serta pekerja dari lingkungan industri Indah Kiat.
Asep menyebut kenaikan 15 persen tersebut juga memperhitungkan sejumlah komponen kebutuhan pekerja. Di antaranya kebutuhan sosial sebesar 11,45 persen, tambahan 2 persen untuk kegiatan sosial, serta biaya pendidikan sebesar 1,55 persen.
Menurutnya, kenaikan upah tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan buruh, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Harapan kami, stimulus kenaikan UMK ini bisa mendongkrak ekonomi. Kalau tidak dilakukan, dampaknya akan dirasakan berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dewan Pengupahan, Sandi, menyoroti persoalan akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi salah satu rujukan dalam perhitungan pengupahan.
Ia menilai data harga kebutuhan yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, terutama karena perbedaan harga barang bersubsidi dan non-subsidi.
“Sedangkan BPS hanya melakukan survei barang yang jelas bersubsidi. Harga minyak di Pasar Ciruas saja sekitar Rp15 ribu, sementara di Cikande bisa mencapai Rp20 ribu,” ungkapnya.
Sandi menegaskan, perhitungan upah seharusnya tidak hanya terpaku pada angka statistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia juga mengeluhkan persoalan data desil bantuan sosial. Sandi mengaku bukan pekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi justru tercatat dalam desil 9.
“Saya orang tidak punya, dari mana data itu muncul sampai seperti itu? Saya tidak bekerja,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah belum dapat memastikan apakah tuntutan kenaikan UMK sebesar 15 persen tersebut akan terealisasi.
Ia berdalih pemerintah daerah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat yang akan menjadi pedoman penetapan UMK maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
“Kita belum bisa menentukan naik atau tidaknya, karena aturan dari pusat belum menentukan berapa angka UMK dan UMSK seperti apa,” kata Ratu Zakiyah.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi buruh akan dikawal dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten setelah aturan pengupahan dari pemerintah pusat diterbitkan.
Ratu Zakiyah juga mengingatkan agar penetapan upah mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Ia mencontohkan adanya pabrik di Kabupaten Lebak yang telah tutup dan menyebabkan sejumlah pekerja dirumahkan.
“Jangan sampai kondisi seperti itu terjadi di Kabupaten Serang. Tentu kami berharap perhitungan UMK berjalan efektif untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan buruh,” ujarnya.
Terkait keluhan data desil, Ratu Zakiyah mempersilakan masyarakat yang merasa keberatan untuk mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial.
Ia berharap aspirasi buruh dapat terakomodasi dalam kebijakan pengupahan 2027.
Namun, hingga kini tuntutan kenaikan 15 persen tersebut masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
