Walan.id – Indonesia menunjukkan berbagai aksi nyata penanganan perubahan iklim yang tengah diimplementasikan di dalam negeri dalam agenda Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Salah satunya melalui percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menurunkan emisi karbon menuju net zero emissions.
Berbagai langkah transformasi tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menghadirkan solusi iklim berskala besar yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga diwujudkan melalui aksi dan kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia dalam COP31 di Antalya, Turki, Senin (9/11).
“Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions.” ungkap Hashim.
Hashim menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen iklim tidak berhenti pada target dan wacana, melainkan diwujudkan melalui implementasi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” ujar Hashim.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Presiden COP31, Murat Kurum, dalam pembukaan konferensi menekankan pentingnya mengubah komitmen global menjadi aksi konkret yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan iklim harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor energi, pangan, dan perkotaan.
“Dunia sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol (ground zero). Inilah sebabnya mengapa kata-kata semata tak lagi mencukupi di dunia hari ini. Kita harus bertindak dengan kesadaran penuh, karena kebijakan iklim pada hakikatnya adalah kebijakan pembangunan. Ini adalah kebijakan pangan, ini adalah kebijakan energi, ini adalah kebijakan perkotaan, dan yang terpenting dari segalanya, ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan,” kata Kurum.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia, khususnya PLN, untuk menunjukkan bahwa agenda transisi energi nasional bukan sekadar komitmen atau rencana jangka panjang, melainkan transformasi yang telah dan sedang dilaksanakan secara nyata.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut. Pada saat yang sama, kami tetap memastikan listrik tersedia secara merata di seluruh Tanah Air, dengan pasokan yang cukup, andal, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Suroso.
Suroso menjelaskan, implementasi transisi energi tersebut salah satunya diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tambahan tersebut, sekitar 76 persen atau 53 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelas Suroso.
Selain melalui RUPTL, Suroso menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong inisiatif strategis melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut tidak hanya mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau _energy sovereignty_ dapat semakin kita wujudkan,” tambah Suroso.
Lebih lanjut, Suroso mengungkapkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Dalam momentum COP31, PLN berhasil mengamankan pendanaan dari berbagai lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung agenda transisi energi di Indonesia.
“Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global,” pungkas Suroso.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia terus memperkuat kontribusinya dalam mendorong aksi iklim global melalui berbagai langkah nyata di dalam negeri. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas negara, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperluas kemitraan strategis, pertukaran pengetahuan, serta dukungan investasi dan pendanaan.
Dengan kolaborasi tersebut, Indonesia optimistis dapat mempercepat solusi iklim berskala besar sekaligus menjaga ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
