Walan.id – Kekerasan tidak boleh merampas hak anak untuk bersekolah. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang menyiapkan fasilitasi pindah sekolah hingga program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C agar anak korban kekerasan tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Haerofiatna, mengakui sejumlah korban kekerasan mengalami putus sekolah. Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya menawarkan jalur pendidikan alternatif melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
“Kalau mereka mau pindah, kami bantu pindah sekolah atau mengikuti program Paket A, B, dan C. Kami fasilitasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan,” kata Haerofiatna, Senin (16/11/2026).
Menurut Haerofiatna, pengalaman kekerasan tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. DKBP3A berupaya memastikan korban tetap memiliki akses belajar, termasuk ketika mereka harus meninggalkan sekolah sebelumnya.
Ia menegaskan, anak yang telanjur putus sekolah tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan sesuai jenjang yang mereka butuhkan.
“Insyaallah, yang putus sekolah tetap kami arahkan untuk mengambil program Paket A, B, atau C,” ujarnya.
Selain menjaga keberlanjutan pendidikan korban, DKBP3A juga mendorong pengawasan lingkungan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di dalam keluarga.
Haerofiatna menilai, tetangga dan pengurus RT/RW memiliki posisi penting dalam mendeteksi potensi kekerasan. Kedekatan dengan warga memungkinkan mereka mengenali perubahan perilaku maupun persoalan yang muncul di lingkungan keluarga.
“Mitigasinya, kami selalu mengingatkan RT dan RW selaku masyarakat terdekat. Yang bisa memantau mereka itu tetangga. Di dalam keluarga, kita tidak tahu siapa yang berperilaku baik, siapa yang berpotensi melakukan kekerasan, atau siapa yang sedang menghadapi tekanan,” jelasnya.
Karena itu, DKBP3A mendorong RT dan RW lebih peka terhadap kondisi warga. Perhatian lingkungan dapat membantu mengenali persoalan lebih awal sebelum berkembang menjadi kekerasan.
Namun, Haerofiatna mengakui sosialisasi mengenai peran RT dan RW dalam pencegahan kekerasan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. DKBP3A masih perlu memperluas edukasi hingga tingkat lingkungan terkecil.
“Ini yang belum kami sosialisasikan sampai ke sana. Keluarga ini tidak ada yang tahu kondisi di dalamnya. Karena itu, mitigasinya tetap dengan menginformasikan kepada aparatur paling bawah, yaitu RT dan RW,” katanya.
DKBP3A berharap keterlibatan RT, RW, dan tetangga dapat memperkuat deteksi dini kekerasan di lingkungan keluarga. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya membantu mencegah kekerasan, tetapi juga ikut memastikan anak korban tetap memperoleh hak pendidikan dan perlindungan. (ADV)













