Walan.id – Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten turun ke jalan dalam aksi May Day 2026 di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Sabtu, 2 Mei 2026. Mereka menggabungkan dua isu besar sekaligus, yakni persoalan buruh dan krisis pendidikan. Aksi ini dipimpin langsung oleh Koordinator Aksi Dedi Setiawan.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Banten, Winah Setiawati menilai negara seolah menampilkan kondisi yang baik-baik saja, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Ia menyebut pemerintah tidak peka terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya buruh dan dunia pendidikan.
“Negara seolah mempertontonkan bahwa kondisi buruh dan pendidikan baik-baik saja. Padahal faktanya, arah kebijakan pendidikan tidak jelas dan nasib buruh juga tidak menentu,” ujar Winah.
Ia menegaskan, PMII Banten sengaja mengangkat dua isu tersebut karena dinilai saling berkaitan dan sama-sama membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang ada masih simpang siur dan belum menyentuh akar persoalan.
PMII juga menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap angka putus sekolah di Banten. Winah mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya, termasuk audiensi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Namun, respons yang diberikan dinilai tidak memadai.
“Kami sudah koordinasi dengan sejumlah OPD, termasuk Dinas Pendidikan. Tapi niat baik kami untuk menyelaraskan data dan solusi tidak ditanggapi dengan serius,” katanya.
Dalam beberapa kegiatan lapangan, PMII mengaku telah mendata hampir 200 anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Serang dan Lebak. Namun hingga kini, belum ada solusi konkret dari pemerintah provinsi.
“Data kami jelas. Tapi pemerintah belum merespons dengan baik. Ini yang menjadi kekecewaan kami,” tambahnya.
Selain isu pendidikan, PMII Banten juga membawa sejumlah tuntutan terkait ketenagakerjaan. Winah menyebut ada lima poin utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Salah satunya adalah maraknya praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Selain itu, PMII juga menyoroti pembayaran upah yang dinilai tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Sistem outsourcing juga menjadi perhatian kami. Ini bukan solusi, justru memperpanjang masalah ketenagakerjaan yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.
Tak hanya itu, PMII juga menyinggung persoalan lingkungan. Mereka menilai banyak perusahaan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan dalam operasionalnya. Hal ini berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Banyak pabrik mengabaikan dampak lingkungan. Akibatnya tanah rusak, banjir terjadi, dan masyarakat kesulitan beraktivitas,” kata Winah yang merupakan Alumni UIN SMH Banten.
Aksi ini diikuti sekitar 380 hingga hampir 400 peserta yang berasal dari berbagai cabang PMII di Banten. Mereka datang dari sejumlah daerah seperti Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Cilegon, hingga Kabupaten Serang.
Dalam tuntutannya, PMII mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung melihat situasi masyarakat.
“Pemerintah harus melek. Kami ini organisasi advokasi yang turun langsung ke masyarakat dan memiliki data valid. Seharusnya ini bisa diakomodasi,” tegasnya.
Winah juga menekankan bahwa PMII tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi. Namun, ia menilai pemerintah belum serius menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.
“Kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengadvokasi dan membuka fakta ke publik bahwa masalah ini nyata dan belum terselesaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, PMII akan terus mengawal isu putus sekolah, kondisi infrastruktur pendidikan yang belum layak, hingga praktik ketenagakerjaan yang merugikan masyarakat.
Aksi May Day 2026 di Banten ini menjadi pengingat bahwa persoalan buruh dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“PMII menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada perubahan nyata di lapangan,” tutupnya.***
