Walan.id – Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta PPPK penuh waktu menjadi PNS.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan solusi jangka panjang karena status PPPK paruh waktu sebelumnya dianggap “banci” dan tidak masuk kategori ASN sepenuhnya, namun juga bukan tenaga kontrak biasa.
Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa dalam Undang‑Undang Kepegawaian Nasional, hanya dikenal dua status, yakni ASN dan PPPK.
Keberadaan PPPK paruh waktu selama ini berada di wilayah abu‑abu, sehingga penyatuan status menjadi penuh waktu dan PNS adalah langkah penataan kepegawaian yang tepat.
“PPPK paruh waktu itu kan banci. ASN bukan tapi tenaga kontrak juga bukan. ASN nyatanya pakai kontrak, kontrak ternyata masuk dalam rumpun ASN. Sehingga pengangkatan paruh waktu menjadi penuh adalah sebuah solusi jangka panjang yang saya kira perlu diapresiasi,” ujar Ulum kepada wartawan, Sabtu, (14/11/2026).
Meski mendukung, Ulum menegaskan perlu kejelasan skema pendanaan. Belum diketahui secara pasti apakah anggaran peningkatan status ini nantinya dibebankan ke APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU), atau akan menjadi beban tambahan APBD Kabupaten Serang.
“Kita lihat dulu skema penganggarannya seperti apa. Kalau misalnya ada cost sharing antara APBN dan APBD saya kira bisa ditekan, yang penting ada kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat terkait dengan persentase belanja pegawai,” katanya.
Ia mengingatkan kebijakan ini pasti akan menambah beban belanja pegawai. Tanpa dukungan kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat, dikhawatirkan persentase belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Serang akan semakin membengkak dan menekan alokasi belanja pembangunan.
“Pasti akan menambah beban belanja pegawai. Makanya butuh relaksasi dari pemerintah pusat supaya persentasenya tidak membebani APBD,” tegas Ulum.
Terkait kemungkinan penutupan jalur rekrutmen baru, Ulum menjelaskan bahwa kuota CPNS murni tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN‑RB.
Pemkab Serang hanya bisa mengusulkan kebutuhan, lalu menunggu alokasi kuota disetujui pusat. Prioritas saat ini memang terfokus pada penyelesaian status PPPK yang sudah ada.
“Terkait itu saya kira tinggal komunikasi antar Pemerintah Kabupaten Serang dengan Kemenpan RB ketika memang masih ada kebutuhan pengangkatan CPNS, baik secara umum maupun pengangkatan secara organik ini dari P3K penuh waktu yang ada,” jelasnya.
Ulum berpesan agar penataan kepegawaian di lingkungan Pemkab Serang ke depan menghasilkan birokrasi yang efisien, walaupun miskin struktur tetapi kaya fungsi.
Artinya, jangan sampai masih ditemukan pegawai yang tidak memiliki pekerjaan nyata di jam kerja. Jika fenomena tersebut masih ada, berarti jumlah pegawai saat ini sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan.
“Jangan sampai sebaliknya. Kenapa? Sehingga tidak akan ditemukan misalnya pegawai pemerintah daerah yang dalam tanda kutip tidak memiliki kegiatan di jam-jam kerja. Ini yang sangat kita sayangkan,” pungkasnya. (Red)
