Walan.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana mengonfirmasi Pemerintah Kabupaten Serang menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta PPPK penuh waktu menjadi Aparatur Sipil Negara (PNS).
Ia menyatakan Pemkab Serang mendukung penuh kebijakan nasional tersebut, namun masih harus mempelajari siapa yang menanggung beban anggaran dan mekanisme resmi pelaksanaannya.
Zaldi menjelaskan inti kebijakan yang diterima Pemkab Serang adalah PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, sedangkan PPPK penuh waktu berpotensi diangkat menjadi PNS.
Hanya saja seluruh detail, termasuk apakah pengangkatan dilakukan otomatis atau harus mengikuti tes tambahan, masih menunggu juknis pusat.
“Kita masih menunggu petunjuk teknis, apakah beban anggarannya dibebankan ke pusat atau ke daerah. Kita tetap akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Kebijakannya PPPK paruh waktu jadi penuh waktu, PPPK penuh waktu jadi PNS,” ujar Zaldi kepada wartawan, Jumat, (13/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Serang tercatat sebanyak 3.000 hingga 3.500 pegawai, didominasi guru dan seluruh OPD teknis. Sedangkan, PPPK penuh waktu sekitar 2.000 orang.
Dengan rincian tersebut, total ribuan tenaga PPPK di Pemkab Serang akan terdampak kebijakan nasional pengangkatan status kepegawaian.
Zaldi menyebut total pengeluaran gaji PPPK saat ini mencapai sekitar Rp300 miliar per tahun. Ketika PPPK paruh waktu dijadikan penuh waktu dan PPPK penuh waktu menjadi PNS, ada tambahan biaya terutama Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP) yang setara PNS.
“Iya berarti kan sama dengan PNS. PNS itu kan kita harus menganggarkan untuk TPP-nya, berarti ada tambahan anggaran yang harus kita pikirkan kalau seandainya tidak dibantu oleh atau tidak ada alokasi tambahan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait masa kontrak PPPK paruh waktu yang sebelumnya berakhir 30 Oktober, Pemkab Serang sudah memperbarui kontrak sementara. Perpanjangan kontrak tersebut bersifat sementara sampai keluar keputusan resmi pengangkatan dari pemerintah pusat.
“Kontrak berakhir 30 Oktober, sudah diperbarui untuk kontrak baru. Kecuali nanti ada kebijakan baru pengangkatan status, itu akan diatur kembali secara teknis,” kata Sekda.
Zaldi menegaskan untuk tahun depan Pemkab Serang belum mengusulkan formasi CPNS baru. Prioritas utama Pemkab Serang adalah mengikuti kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dan PPPK penuh waktu ke PNS.
“Belum ada usulan formasi CPNS baru. Kebutuhan pegawai kita untuk saat ini terpenuhi dari jalur PPPK yang akan diangkat statusnya,” tegasnya.
Menurut pengamatan awal Sekda, kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS kemungkinan besar berjalan secara otomatis tanpa tes ulang. Namun hal itu belum final dan akan dikonfirmasi secara resmi lewat juknis pemerintah pusat.
“Dari informasi awal sepertinya otomatis, tapi kita tunggu petunjuk teknis resmi supaya tidak salah langkah pelaksanaan,” ungkap Zaldi.
Meskipun masih menunggu juknis dan perhitungan anggaran final, Sekda menegaskan Pemkab Serang berada di barisan pendukung kebijakan nasional peningkatan status PPPK. Seluruh OPD akan disiapkan untuk melaksanakan tahapan‑tahapan segera setelah juknis terbit. (Red).
