Walan.id – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami, menanggapi perihal maraknya praktik percaloan lowongan kerja di sejumlah perusahaan industri yang belakangan ini masih terjadi.
Ia menjelaskan percaloan tenaga kerja tidak terjadi di seluruh perusahaan, namun paling marak di sektor industri padat karya yang memiliki tingkat perputaran (turnover) pekerja tinggi.
Sebagian besar pelaku percaloan berasal dari pihak luar perusahaan, meskipun apabila ditemukan oknum di dalam perusahaan terlibat, tetap akan diproses secara hukum.
“Sebetulnya tidak di semua perusahaan karena setiap perusahaan punya SOP penerimaannya masing-masing. Tapi yang banyak marak itu adalah di industri-industri yang padat karya, yang keluar masuk turnover-nya tinggi pekerjanya,” jelas Diana, saat ditemui wartawan, Rabu, (11/11/2026).
Diana menyampaikan bahwa Satgas Pungli telah dibentuk untuk menindak pelaku, sekaligus membuka jalur pelaporan resmi bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan calo tenaga kerja.
Penanganan percaloan tenaga kerja digerakkan oleh Satgas Pungli yang diketuai oleh Inspektorat Kabupaten Serang, dengan keanggotaan yang melibatkan aparat penegak hukum.
“Kita selalu mengadakan rapat rutin dengan Satgas Pungli, ketuanya Pak Inspektur dan ada aparat penegak hukum di dalam tim. Banyaknya pelakunya adalah di luar perusahaan. Nah, ini sebagai pidana penipuan dan kalaupun yang ada di dalam perusahaan juga memang harus diproses,” ungkapnya.
Kadisnakertrans secara tegas menyebut dua saluran resmi yang dapat digunakan warga yang menjadi korban atau menemukan indikasi percaloan lowongan kerja.
Warga bisa melapor melalui layanan darurat 110 milik Polres Serang, atau ke kantor Disnakertrans bagian Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.
“Kalau ada komplain atau menemukan percaloan, masyarakat bisa lapor ke 110 Polres atau ke Disnakertrans bagian pembinaan penempatan tenaga kerja,” tegas Diana.
Diana mengingatkan warga pencari kerja untuk lebih waspada terhadap oknum yang menawarkan lowongan kerja dengan imbalan uang. Ia mencontohkan kasus yang sedang ditangani kepolisian, di mana puluhan orang tertipu oleh satu pelaku yang menjanjikan pekerjaan.
“Masyarakat harus pintar membaca peluang kerja dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau ragu, segera koordinasikan ke Satgas Pungli atau Disnakertrans. Banyak kasus pekerja masuk kerja setelah membayar sejumlah uang kepada calo,” imbau dia.
Pihaknya sudah menyediakan sistem aplikasi dan administrasi kewajiban pelaporan lowongan kerja bagi perusahaan.
Namun masih banyak perusahaan yang baru melaporkan lowongan H‑1 atau H‑2 sebelum rekrutmen, sehingga Disnakertrans tidak sempat mencocokkan dengan database pencari kerja yang sudah terdaftar.
“Kita minta perusahaan jangan melaporkan lowongan mendadak H‑1 atau H‑2. Kita butuh waktu mencocokkan kebutuhan tenaga kerja dengan database pencari kerja kita,” jelas Diana.
Untuk memutus rantai percaloan dari tingkat akar rumput, Disnakertrans sudah mengundang Camat dan Kepala Desa untuk ikut menyebarkan imbauan anti‑percaloan ke warga.
Targetnya tidak hanya perusahaan yang berada di kawasan modern Cikande yang bebas calo, tetapi juga setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Serang.
Ada juga Peraturan Bupati (Perbup) terkait perlindungan pekerja migran yang nantinya diturunkan menjadi Peraturan Desa, sehingga pengawasan anti‑percaloan berjalan mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
“Kita harap desa dan kecamatan juga tolak percaloan. Informasi harus berjalan dari yang terkecil RT, RW, desa ke atas,” kata Diana.
Satgas Pungli bersama Polres dan Disnakertrans akan terus memantau laporan masyarakat, memproses pelaku penipuan percaloan, serta memperkuat sosialisasi anti‑percaloan di seluruh desa dan kawasan industri Kabupaten Serang.
Masyarakat diingatkan untuk tidak membayar biaya apapun kepada oknum yang mengaku sebagai perantara lowongan kerja tanpa verifikasi resmi dari Disnakertrans. (Red).
