Mahasiswa Desak Pj Gubernur Banten Bersihkan Korupsi dan Genggaman Dinasti di Tanah Jawara

WALAN.ID – Aliansi mahasiswa primordial menggelar aksi demo di depan gedung KP3B Gubernur Banten yang bersepanduk mampukah Pj Gubernur Al Muktabar Bersihkan Korupsi dan hilangkan genggaman dinasti di tanah jawara.

diketahui, Banten adalah sebuah Provinsi di pulau jawa, Indonesia. Provinsi ini yang dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2000, dengan adanya keputusan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000, memisahkan diri menjadi Provinsi Banten, secara historis Provinsi Banten dalam masa Kesultanan Banten pernah mengalami pucak kejayaan, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, bukan hanya menjadi pusat penyebaran islam, tetapi juga menjadi pusat peradagangan rempah-rempah skala internasional yaitu di pelabuhan Banten yang dikenal sebagai pusat perdagangan internasional.

BEM Institut Teknologi dan Bisnis Banten gelar Seminar Ekonomi Digitalisasi sekaligus Pelantikan

Sejak 4 oktober tahun 2000 saat Banten memisahkan diri dari Jawa Barat, Saat ini Provinsi Banten memiliki 4 Kota serta 4 Kabupaten dengan berbagai macam potensi daerah nya.

“Tentu banten ketika memisahkan diri dari jawa barat diharapkan menjadi provinsi yang mandiri dengan pemerintahan sendiri, tetapi pada faktanya banten selalu mendapat issue-isue yang kurang sedap terutama issue tentang korupsi kolusi dan nepotisme,” ungkap kordinator lapangangan aksi mahasiswa Irhamulloh, pada Kamis 24 Oktober 2024.

Ia mengatakan, banyak sekali pejabat-pejabat di banten yang tersandung kasus-kasus besar dari mulai korupsi yang merajalela sampai dengan issue dinasti yang merebak ke seluruh penjuru Indonesia bahwa banten banyak dihuni oleh dinasti.

Mahfud MD Tanggapi Soal Surat Undangan Menteri Desa yang Baru Dilantik Undang Perangkat Desa Pada Acara Haul Pribadinya

“Untuk itu kami Bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada dengan kesadaran penuh akan menyadarkan pemerintah di provinsi banten agar tidak korupsi dan selalu memberi contoh yang baik untuk masyarakat banten, ujarnya.

Menurutnya, kesadaran harus selalu dimiliki oleh pemerintah baik tingkat daerah sampai tingkat pusat, korupsi masih menjadi issue utama dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia,

“Untuk itu kami berkewajiban membantu pemerintah untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan untuk apabila pemerintah mulai lalai dalam menjaga stabilitas ekonomi yang ada di provinsi banten yang menyebabkan maraknya tingkat pengangguran,”ujarnya.

Kurangi Angka Pengangguran, Kerajinan Tas Diharap jadi Produk Unggulan Kabupaten Serang

Lebih lanjut, kata Irhamulloh, kemiskinan yang disebabkan oleh pejabat yang korup yang menyebabkan terganggunya fasilitas yang layak untuk masyarakat,

“kami juga meminta kepada pemerintah provinsi banten untuk stop praktik-praktik pungli-pungli yang marak terjadi belakangan ini di provinsi banten.” terangnya.

Kemudian dari sektor investasi Provinsi Banten mendapatkan capaian posisi urrutan ke 5 besar nasional, kemudian ada ribuan perusahaan yang ada di banten tapi kenapa masyarakat di banten hari ini seolah tertinggal,

“kemiskinan masih banyak, pengangguran makin banyak, dan provinsi banten masih belum merata dalam sector pembangunan
Selanjutnya permasalahan disektor lingkungan, masih adanya limbah industri yang dibuang sembarangan dan juga menduga adanya industri yang tak memiliki izin amdal.”tandasnya.

Dari persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa Primordial Banten menuntut:

1. Sidak dan tinjau ulang izin Pt. CAA.

2. Wujudkan banten yang good governance and cleen govermment.

3. Wujudkan demokrasi yang bermartabat diprovinsi banten.

4. Desak Pj Gubernur dan Kejati Banten untuk merespon dan aduan perkara korupsi di Provinsi Banten.

5. Desak Kejati Banten untuk penegakan hukum yang tuntas pada perkara korupsi di banten.

6. Usut tuntas mega korupsi situ ranca gede.

7. Desak penyidikan tahap ke dua kasus korupsi pondok pesantren di banten pada thn 2018-2020.

8. Mendesak pemerintah untuk melakukan upaya strategis dengan industri dalam meningkatkan SDM dan pendidikan diprovinsi banten.

9. Bentuk Satgas pemberantas pungli baik di perusahan swasta dan wilayah pemerintah.

10. Hentikan praktik Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN)