Walan.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara mendatangi kantor DPRD Provinsi Banten pada Kamis 20 Februari 2025.
Kedatangan puluhan mahasiswa tersebut dalam rangka aksi menyuarakan beberapa tuntutan seperti akses pendidikan mudah dan terjangkau, perbaikan insfratruktur hingga kesejahteraan guru honorer.
Lebih jauh, para peserta aksi ikut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang akan berpengaruh kepada aspek dunia juga pendidikan.
Baca juga:Mahasiswa Sebut BKD tidak Serius Tangani Soal Pungli di Dinkes Banten
Korlap aksi, Muhammad Obi Yusuf mengatakan, tuntutan yang disampaikan peserta aksi berfokus pada aspek pendidikan di provinsi Banten.
“Tuntutannya jelas terfokus pada pendidikan. Dimana kita ingin menghentikan komersialisasi pendidikan dalam strata SMP, SMA bahkan perguruan tinggi,” katanya.
Yusuf yang merupakan presma Unsera menilai pemerintah provinsi Banten harus memaksimalkan akses terhadap pendidikan baik itu aspek infrastruktural maupun lainnya.
Baca juga:KKN Mahasiswa UGM Kolaborasi dengan Pemkab Serang, Gelar Festival Harmoni Tirtayasa
Hal ini karena menurutnya, fasilitas pendidikan di provinsi Banten yang masih jauh dari kata baik.
“Karena bagaimanapun fasilitas yang ada di provinsi Banten ini masih jauh dari kata baik,” ujarnya.
Terkait isu gaji honorer yang belum diberikan, Yusuf meminta pemerintah menjamin kesejahteraan para guru honorer.
Baca juga:Nelayan dan Mahasiswa Dibantu Warga Cabut Pagar Laut di Tanara Kabupaten Serang
Disinggung isu efisiensi anggaran, Yusuf menuturkan, sekolah gratis yang dijanjikan oleh pasangan Gubernur terpilih bisa terancan jika anggaran pendidikan dipangkas sebanyak 50 persen.
“Kita juga menagih janji-janji kampanye Gubernur terpilih tentang sekolah gratis, efisiensi saat ini cenderung anggaran pendidikan dipangkas 50 persen dari APBN sebelumnya yang akan berdampak juga oada APBD kita,” jelas Yusuf.
Ia mengaku khawatir, mengingat di Banten banyak perguruan tinggi swasta, maka efisiensi anggaran akan berdampak pada pengurangan jumlah beasiswa dan kenaikan UKT.
“Kita lihat Banten ini banyaknya perguruan tinggi swasta. Ketika efisiensi diberlakukan maka akan ada beberapa dampak yang terjadi tentang jumlah beasiswa KIP atau jumlah UKT yang akan naik yabg tadinya hanya sampai gelombang 4 bisa menjadi 11 dan 12 ke atas,” ungkapnya.
Baca juga:Aliansi Mahasiswa Serang Apresiasi Kinerja KPU dalam Pilkada 2024
Yusuf menambahkan, adanya PTN-BH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum bisa menjadi sistem yang terus menerus mengkomersialiasi pendidikan.
Pasalnya , PTN-BH nantinya perguruan tinggi mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan bayarannya sendiri, dimana ini akan menjadi masalah baru bagi generasi muda yang akan kesulitan dalam biaya kuliah.
“Ini menjadi dampak utama bagi generasi muda, terutama bagi pelajar yang ingin meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi akan dipersulit dengan bayaran kuliahnya,” kata Yusuf.
Baca juga:Cafe WB Jadi Tempat Rekomendasi Mahasiswa dan Warga BMS Untuk Ngopi
Janji kampanye?
Kita menagih janji kampanye andra dimyati tentang sekolah gratis. Ini program yang baik tapi kita tidak butuh janji manis belaka, kita butuh aksi nyata bagi masyarakat Banten
Banyak masyarakat desa yang belum bisa menempuh pendidikan sampai SMA
Melihat hari ini rasa- rasanya kita pesimis mengapa sampai hari ini mereka tidak fokus pada isu pendidikan malah cenderung pada isu yang lain
(Rasanya) Janji kampanye hanya omong kosong belaka, hanya ingin menunjang suara banyak di Pilkada kemarin
