Walan.id – Buntut penangkapan 8 warga Cibetus akibat pembakaran kandang ayam, masyarakat Padarincang berdemo di pendopo mendesak DPRD Kabupaten Serang untuk mencabut izin PT Sinar Ternak Sejahtera (STS).
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan bahwa intinya apa yang disampaikan warga ada dua point seperti pencabutan izin PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dan yang kedua pembebasan masyarakat yang ditahan kepolisian.
“Maka saya sampaikan bahwa pertama, untuk izin, kami sepakat kalau memang perusahaan itu lebih banyak mudaratnya kepada masyarakat, ya sudah, pemerintah daerah sebagai penerbit izinnya harus melakukan pencabutan, tapi dengan sarat, karena proses penerbitan izin itu ada proses dan syaratnya, maka pencabutan pun ada proses dan syaratnya, mekanisme itu ditempuh. Kemudian yang kedua, tentang pembebasan, karena kita ada di wilayah hukum, maka norma-norma hukum juga harus kita tegakkan.”ungkap Bahrul Ulum kepada Wartawan pada 19 Februari 2025.
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya tidak menyalahkan masyarakat, akan tetapi, kata dia tidak juga menyalahkan kepolisian.
“Nah, yang penting sekarang bagaimana kemudian, upaya-upaya musyawarah-mufakat dalam konteks penyelesaian pidana dalam konteks restorative justice itu bisa dilaksanakan.” jelasnya.
“Tapi, saya bilang tadi, restorative justice ini juga kan ada proses dan syaratnya. Nah, mudah-mudahan, baik masyarakat maupun kepolisian bisa menemui titik temu untuk bisa kemudian masyarakat yang ditahan ini bisa dilakukan secara RJ, Nah, itu kita kembali kepada kepolisian yang memang memiliki kewengan itu.” tambahnya.
Baca juga:Polisi Tangkap 11 Warga Padarincang Pasca Insiden Pembakaran Kandang Ayam, Polda Banten Digeruduk
Selain itu, kata Ulum Restorative justice itu semangatnya antara pelaku yang dirugikan ada titik temu, tidak bicara persoalan kerugian.
“Selama ada titik temu antara pelaku dan yang dirugikan, restorative justice bisa dilakukan, tapi kalau tidak ada titik temu, antara pelaku dan yang dirugikan, kita berharap yang terbaik untuk masyarakat Padarincang.” ujarnya.
Ia menerangkan, untuk prosesnya ada di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pihaknya akan mengkaji ulang agar permasalahan tersebut tidak berlarut larut.
“Ya PTSP, yang punya timeline-nya. Kalau kita di DPRD, direkomendasikan PTSP untuk mengkaji ulang, untuk mencabut izinnya, biar tidak berlarut-larut persoalan di masyarakat, tadi sudah saya sampaikan dalam forum, apa namanya, yang mewakili perizinan.” tutupnya.
Sementara itu, Perwakilan Wahana Lingkung Hidup Indonesia(Walhi) Ahmad Fauzi mendukung warga mendorong pencabutan izin PT STS dan meminta DPR mendukung warga membebaskan seluruh warga yang ditahan 8 orang.
“Dari 11 orang itu ya, Sisanya?
Ada 15 yang ditangkap, 2 dibebaskan, 5 orang itu penangguhan penahanan, sisanya ditahan semua.” terangnya.
Ia berharap penegak hukum menggunakan mekanisme yang terbaik bagi semua, terutama bagi warga, yaitu mekanisme restorative justice.
“Kita sudah mendengar, Ketua DPRD memerintahkan agar dinas terkait itu segera menyelidiki prosedur yang bisa membuat izin kandang ini dicabut karena mudaratnya ini jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kita ikuti hasil diskusi tadi.” kata dia.
Lebih lanjut, ia menuturkan, terkait pemilik kandang ayam tersebut Johan Setiawan sejak 2013 karena ditolak warga, kemudian 2018 ditutup lalu dibeli PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dan menambah kapsitasnya menjadi 270 ribu ekor, jadi baunya makin hebat.
“Pemilik pertamanya namanya Johan Setiawan sejak 2013. Karena terus-menerus ditolak, 2018 kandangnya tutup, lalu dibeli oleh PT STS. PT STS menambah kapasitasnya menjadi 270 ribu ekor, jadi bau-nya makin hebat.” tuturnya.
