Walan.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan lonjakan target program perumahan rakyat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Target renovasi rumah melalui skema non-APBN melonjak tajam dari 45.000 unit pada tahun lalu menjadi 400.000 unit pada tahun ini.
Khusus di Kabupaten Serang, program renovasi rumah tahun ini mencapai 1.788 unit. Maruarar meminta pemerintah daerah mengawal pelaksanaan program ini sampai tuntas pada akhir Desember.
“Yang harusnya untuk semua di Kabupaten Serang, dia udah di masuk di Serang. Mudah-mudahan Prabowo dan Pak Yandri. Tolong dikawal hingga 30 Desember selesai ya. Kerja sama yang baik. Jangan sampai tidak,” ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP-BP Tapera-BRI di Tennis Indoor Setda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Kamis, 19 November 2026.
Ara mengajak pemerintah daerah, pengembang, perbankan, hingga aparat penegak hukum untuk mengawal jalannya program. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan memastikan target pembangunan dan renovasi rumah bagi warga tercapai tepat waktu.
Ia menekankan bahwa sisa waktu pelaksanaan program semakin sempit. Percepatan penyelesaian renovasi rumah sangat mendesak agar warga segera menempati hunian yang lebih layak, apalagi menjelang momentum hari raya.
Selain renovasi rumah, Ara memaparkan berbagai program sektor perumahan lain. Cakupannya meliputi pembangunan rumah susun, rumah khusus untuk penanganan bencana, sanitasi, serta dukungan pembangunan rumah lewat APBN dan kerja sama lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Untuk sektor rumah susun, capaian tahun lalu menyentuh 12.000 unit. Tahun ini, program rumah susun tercatat sebanyak 388 unit. Pemerintah juga menyiapkan rumah khusus bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga terdampak bencana.
Terkait skema APBN, Ara menyampaikan target pembangunan rumah mencapai 62.000 unit. Pemerintah terus mengejar realisasi dari berbagai skema perumahan secara menyeluruh.
Di luar APBN, Ara mendorong pemerintah desa membantu perbaikan rumah warga memakai anggaran desa. Syaratnya, program tersebut harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan hasil musyawarah desa. (Red).













