Walan.id – Kepala Desa Sindangheula Suheli,
menyampaikan apresiasi atas keterlibatan pemerintah desa dalam pembahasan Raperda Pengelolaan sampah yang digelar pada Pansus DPRD Kabupaten Serang.
Suheli berharap poin-poin penting yang dibahas dapat diimplementasikan secara nyata di desa-desa.
“Kami selaku kepala desa, khususnya Desa Sindangheula, mengapresiasi karena telah dilibatkan dalam pembahasan Raperda ini. Harapannya, poin-poin pentingnya bisa diambil dan diterapkan di desa, sehingga penanganan masalah sampah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Suheli.
Ia juga menyoroti pentingnya adanya kebijakan yang tidak memberatkan desa, terutama terkait kewajiban pengelolaan sampah.
“Kami berharap Kabupaten Serang dapat memberikan keringanan kepada desa, agar tidak terbebani dalam menjalankan kewajiban pengelolaan sampah,” tambahnya.
Selain itu, Suheli mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi desa, di antaranya keterbatasan lahan dan tingginya biaya pengadaan fasilitas pengolahan sampah.
“Tidak semua desa memiliki tanah bengkok untuk dijadikan lokasi pengolahan sampah. Selain itu, biaya pembangunan fasilitas juga cukup besar. Kami pernah mengeluarkan anggaran sekitar Rp300 juta, namun itu pun baru mencakup beberapa unit dan belum maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, program pengelolaan sampah di tingkat kecamatan saat ini masih bersifat pengumpulan, belum sampai pada tahap pengolahan secara menyeluruh.
“Selama ini, pengelolaan di tingkat kecamatan masih sebatas pengumpulan. Sampah hanya diambil dan dibuang, belum diolah secara optimal. Padahal, desa sebenarnya siap untuk mengolah jika didukung fasilitas dan anggaran yang memadai,” katanya.
Ia menambahkan, volume sampah di desa terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan masih terbatas.
“Dalam satu hari, volume sampah bisa mencapai setengah hingga satu dump truk. Ini tentu membutuhkan penanganan yang lebih serius dan sistematis,” pungkasnya.
Diketahui, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Serang terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan.
