Walan.id — Banyak warga miskin dan rentan di wilayah Kabupaten Serang mengeluhkan kehilangan akses bantuan sosial (bansos) karena perubahan pengelompokan desil dalam data terpadu.
Bahkan, ada warga yang sebelumnya masuk penerima bantuan justru terhapus karena data keluarga yang memiliki penghasilan tercatat di sistem.
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, menjelaskan bahwa penentuan desil penerima bantuan sosial bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan ketentuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui sistem data terpadu.
Dampaknya, banyak warga yang sebenarnya masuk kategori miskin ekstrem justru kehilangan haknya karena ada anggota keluarga yang tercatat menerima bantuan lain atau memiliki aset tertentu.
“Contohnya, ada anak yang main pinjol atau judi online, otomatis orang tuanya gugur dari bantuan. Ada juga yang anaknya dapat BSU (Bantuan Subsidi Upah) di tempat kerjanya, atau keluarga punya motor, padahal yang bersangkutan benar-benar tidak berpenghasilan. Akhirnya haknya terganggu karena data terpusat di Jakarta,” jelas Najib, Jumat, (4/9/2026).
Perubahan pengelompokan desil ini berdampak pada 12.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Kabupaten Serang terhapus dari sistem. Belum lagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga terkena dampak.
Termasuk seorang janda beranak tiga, salah satu warga Kecamatan Padarincang, yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru masuk desil 2 dan tidak mendapat bantuan yang layak diterimanya. Hal ini juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satu dampak paling serius adalah terganggunya akses pelayanan kesehatan. Warga yang sebelumnya terdaftar PBI dan mendapat pengobatan gratis, termasuk cuci darah, kini harus membayar sendiri karena statusnya sudah tidak terdaftar.
“Ada warga yang tadinya BPJS PBI untuk cuci darah. Begitu terhapus, tidak bisa cuci darah gratis lagi. Harus bayar sendiri. Nah, ini menjadi masalah yang luar biasa,” tegas Najib.
Politisi PKS ini menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Kemensos untuk melakukan verifikasi ulang agar bantuan untuk warga Kabupaten Serang benar-benar tepat sasaran.
“Kita sampaikan beberapa poin ini agar yang benar-benar miskin ekstrem tetap menjadi prioritas. Prinsipnya, kita harus menyelamatkan fakir miskin,” ujarnya.
Najib juga mengimbau agar perangkat pemerintah di tingkat bawah mulai dari RT, RW, Lurah, dan Camat, lebih aktif memantau kondisi warga. Jangan sampai ada warga yang rumahnya mau roboh atau hidup dalam kemiskinan namun tidak diketahui oleh aparat setempat.
“Tidak harus semuanya yang ekstrem itu dikunjungi Bupati atau Wakil Bupati, yang penting solusi bersama. Kita harapkan perangkat Pemda di tingkat bawah saling cek dan laporkan ke atas. Kalau ada warga yang butuh bantuan, segera dicatat dan dilaporkan. Jangan sampai yang butuh justru tidak terdata,” tutupnya.
